Aus dem Inhalt: ▪ Human Rights as a Limit to Utopian Thinking? ▪ Koloniale Kontinuitäten im Menschenrechtsdiskurs ▪ Der Interlaken-Prozess, die Erklärung von Kopenhagen
und die Verwirklichung der Menschenrechte in Europa ▪ Das Recht auf Bildung: Völkerrechtlicher Rahmen und nationale Umsetzung im Schulwesen [...]
Abstrak Salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu dengan diberikannya hak remisi kepada setiap warga
binaan pemasyarakaan yang sudah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [...]
ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution), yang berfungsi menjaga bekerjanya
prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. [...]
AbstractNotaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully, and be honest in their work and maintain the dignity of the notary. In the
Company Law, it is regulated that shareholders either alone or based on a power of attorney have the right to attend the General Meeting of Shareholdersand use their [...]
ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk mjelaskan bahwa Pemaknaan KAN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) masih menampakkan adanya ketidakjelasan
atau bahkan kekeliruan konsep. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perumusan ulang atau penormaan yang jelas (tidak ambigu), agar terdapat kepastian hukum dalam perlindungan [...]
ABSTRAK Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum pekerja alih daya dalam pelaksanaan hubungan industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi
tercapainya kesejahteraan pekerja sudah sangat optimal. Optimalisasi perlindungan hukum tersebut terkait dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945; UU No.1 [...]
AbstrakTujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Manggarai Barat
dalam menegaskan penerapan UMP berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Apa yang menjadi faktor penghambat ketidakseimbangan penerapan [...]